Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 kepada DPRD dalam rapat paripurna, Senin (6/7/2026).
Transformasi ekonomi, ketahanan pangan, dan inklusi sosial menjadi pilar utama dalam postur fiskal yang dirancang pemerintah provinsi untuk tahun mendatang.
Mahyeldi menjelaskan bahwa penyusunan anggaran ini telah mengantisipasi tekanan ekonomi makro, termasuk dampak bencana alam yang sempat mengganggu sektor perdagangan dan pertanian.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah daerah mencatatkan keberhasilan signifikan dengan menekan angka kemiskinan menjadi 5,31 persen, yang secara langsung membantu 33 ribu jiwa.
Indikator sosial lainnya pun menunjukkan tren positif, di mana tingkat pengangguran terbuka kini menyentuh angka 5,52 persen dengan perbaikan Indeks Gini Rasio pada level 0,280.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat juga kini berada di angka 77,27, sebuah prestasi yang melampaui standar nasional.
Menurut Mahyeldi, stabilitas ekonomi rumah tangga tetap terjaga berkat efektivitas berbagai program perlindungan sosial yang selama ini dijalankan.
Pembangunan pada tahun 2027 nantinya akan berfokus pada pemberdayaan UMKM serta penggalian potensi ekonomi di setiap nagari.
Prinsip money follows program akan diterapkan pemerintah daerah agar setiap alokasi dana benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Alokasi belanja daerah akan diprioritaskan pada sektor infrastruktur tahan bencana, pelayanan dasar, pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif.
Guna mencapai kemandirian fiskal, pemerintah menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan aset.
Dokumen rancangan anggaran ini memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun, sementara pagu belanja ditetapkan sebesar Rp5,71 triliun.
Setelah melalui kalkulasi pembiayaan, draf APBD 2027 tersebut menyisakan proyeksi defisit sebesar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap sinergi bersama legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab aspirasi serta kebutuhan masyarakat luas.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Sumatera Barat secara konkret.
