PADANG – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat mencatatkan lonjakan skor menjadi 80,08 pada 2025. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 78,83, sekaligus membawa Sumbar masuk dalam kategori tinggi secara nasional.
Hasil evaluasi tersebut diumumkan dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026). Penilaian ini melibatkan berbagai instansi pusat, yakni Kemenko Polkam, Bappenas, Kemendagri, serta Badan Pusat Statistik.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut torehan tersebut merupakan hasil kolaborasi solid antara pemerintah, Forkopimda, akademisi, media, hingga organisasi masyarakat. Menurutnya, sinergi ini sukses menjaga stabilitas sosial politik di Ranah Minang.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Ruang partisipasi publik kini semakin luas dan terbuka,” ungkap Mahyeldi.
Ia menambahkan, kenaikan kategori ini mencerminkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan serta keterbukaan informasi. Meski begitu, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi melalui penguatan pendidikan politik dan jaminan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, menjelaskan bahwa skor tersebut didorong oleh membaiknya indikator partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Penilaian ini mencakup tiga aspek krusial, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dari total 22 indikator.
Mursalim mengakui, meskipun sudah mencatatkan hasil memuaskan, pemerintah daerah masih memiliki catatan pekerjaan rumah. Ia menyoroti pentingnya penguatan literasi digital untuk meminimalisir tantangan disinformasi serta polarisasi di media sosial.
“Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas daerah. Kami juga berkomitmen meningkatkan kualitas komunikasi publik agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi semakin meningkat,” jelas Mursalim.
Pihaknya optimistis raihan positif ini akan berdampak langsung pada iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas yang terjaga menjadi modal utama bagi daerah untuk terus menjalankan pembangunan berbasis demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
