Padang – Komnas Perempuan mencatat 1.200 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat. Data ini menjadi perhatian serius dan prioritas mendesak untuk ditangani.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengungkapkan hal ini saat bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, Rabu (27/8/2025).
“Angka ini belum termasuk kasus perceraian yang kami kumpulkan dari aparat penegak hukum,” kata Dahlia.
Dahlia menambahkan, kasus yang dialami korban sangat beragam dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
Komnas Perempuan menetapkan tiga isu utama yang menjadi fokus bersama. Pertama, kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam lingkup rumah tangga dan sosial.
Kedua, keberagaman dan ruang perjumpaan antar kelompok, untuk mencegah konflik dan memperkuat toleransi. Ketiga, perlindungan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, agar mereka tidak termarjinalkan.
Dahlia menekankan, Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk menumbuhkan toleransi dengan nilai-nilai budaya lokal yang kuat.
“Kami mendorong agar ada ruang perjumpaan yang sehat bagi kelompok berbeda, sehingga tidak muncul kesalahpahaman dan diskriminasi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan.
“DPRD Sumbar berkomitmen mendorong kebijakan yang pro-perempuan,” kata Iqra.
Iqra menambahkan, pihaknya akan berupaya memberikan solusi, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan berjalan optimal.Ia juga menilai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan.
“Tidak cukup hanya regulasi, tapi juga edukasi dan pengawasan di tingkat keluarga dan komunitas,” tambahnya.
Rekomendasi ini, lanjut Iqra, disusun berdasarkan konsultasi bersama masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya isu perempuan, tapi isu bersama demi membangun Sumatera Barat yang inklusif dan aman bagi semua,” tutupnya.
