Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan komitmennya untuk mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan hal tersebut saat menghadiri Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan pembangunan perumahan, Jumat (25/9/2025).
Mahyeldi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendorong pembangunan perumahan yang terarah dan berkelanjutan.
Rapat evaluasi ini menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut penyediaan perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Mahyeldi.Ia menambahkan, inflasi daerah sering kali dipicu oleh tekanan pada sektor perumahan, termasuk sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga akses air bersih dan infrastruktur dasar permukiman.Mahyeldi mengakui tantangan pembangunan perumahan di Sumbar cukup besar, seperti backlog perumahan yang masih tinggi, keterbatasan lahan di perkotaan, dan permasalahan permukiman kumuh.
“Perlu inovasi pembiayaan dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta maupun perbankan,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan rumah serta program perbaikan rumah bagi MBR melalui APBD.
Tercatat 6.577 unit pembangunan/penyediaan rumah bagi MBR pada tahun 2025 yang bersumber dari dana APBD, CSR, dan pembangunan rumah subsidi.
Mahyeldi berharap, melalui kegiatan ini, dapat dilihat capaian program pembangunan perumahan serta permasalahan dan kendala di lapangan.
Ia berpesan agar dilakukan penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program, seperti mencari inovasi, kebijakan, pembiayaan, maupun teknologi.
“Bangun perumahan perlu berbasis kearifan lokal, memiliki budaya dan tradisi yang kuat, termasuk dalam pola permukiman dan arsitektur rumah adat,” katanya.
Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan pemukiman RI, Imran, menegaskan, pemerintah daerah wajib mendukung program tiga juta rumah.Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mendorong percepatan penyediaan perumahan rakyat, antara lain pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Dalam kesempatan itu, diberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang mendukung program tiga juta rumah.
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam meraih peringkat terbaik dalam penganggaran di Bidang Perumahan APBD.
Walikota Padang menerima penghargaan atas Pemerintah daerah Provinsi Sumbar terbaik dalam pembebasan retribusi PBG untuk perumahan MBR.
bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Wilayah Sumbar mendapatkan penghargaan atas Bank Penyalur FLPP terbanyak di Sumbar.
DPD Real estate Indonesia wilayah Sumbar menerima penghargaan atas Pembangunan Perumahan khusus MBR di Sumbar.
