Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkenalkan strategi baru untuk meningkatkan akses informasi publik.
Hal ini terungkap dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat.Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy, menjelaskan Pemprov memilih pendekatan integratif dalam pengelolaan informasi.
Alih-alih memperbanyak aplikasi, Pemprov Sumbar menggabungkan berbagai kanal dan sistem ke dalam satu dashboard tematik.Tujuannya? Agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi.
“Layanan kita tidak banyak karena semuanya sudah terintegrasi,” kata Vasko.
“Aplikasi yang ada tidak lagi berdiri sendiri, tetapi digabungkan dalam satu dashboard sehingga kebutuhan masyarakat bisa diakses dari satu pintu.”
Salah satu keunggulan yang ditonjolkan adalah keterbukaan penuh dalam dashboard pembangunan.
Vasko mengklaim,Sumbar menjadi satu-satunya daerah yang menyajikan kinerja pemerintah secara online tanpa mengharuskan pengguna untuk login.
“Dengan demikian, data terkait realisasi anggaran daerah, capaian fisik, hingga perbandingan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa dilihat masyarakat kapan pun,” ujarnya.
Informasi mengenai OPD dengan tingkat realisasi tertinggi hingga terendah ditampilkan secara transparan.
Selain dashboard pembangunan, Pemprov Sumbar juga membuka data PPDB Online tingkat SMA/SMK.
Informasi penerimaan siswa baru dipublikasikan secara transparan agar proses seleksi dapat dipantau publik.
Di sektor kebencanaan, Pemprov memasukkan informasi mengenai potensi bencana, data kejadian, hingga mitigasi.
Pemprov juga memperluas akses publik melalui portal lowongan pekerjaan serta pembaruan sarana prasarana pendidikan.
Salah satu program yang dipaparkan adalah penyediaan wifi gratis di 119 sekolah.
“Fasilitas ini tidak hanya dimanfaatkan siswa, tetapi juga dapat diakses masyarakat di sekitar sekolah,” kata Vasko.
“Pemprov berkomitmen memperluas program tersebut ke seluruh sekolah di Sumatera Barat.”
Integrasi dashboard ini, menurut Wagub, merupakan upaya agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami ingin informasi ini benar-benar bisa dilihat publik secara langsung dan terbuka,” pungkasnya.
