PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa kebijakan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di SPBU bagi pengisi BBM bersubsidi tidak dilakukan secara massal. Pengecekan tersebut hanya bersifat selektif guna mengantisipasi penyalahgunaan.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menjelaskan bahwa sempat terjadi salah paham di masyarakat terkait hasil rapat koordinasi pengawasan distribusi BBM bersama BPH Migas dan Pertamina. Menurutnya, verifikasi dokumen hanya akan dilakukan petugas jika ditemukan adanya indikasi kecurangan atau ketidaksesuaian data.
“Perlu kami tegaskan bahwa pengecekan STNK bukan dilakukan kepada setiap kendaraan yang mengisi BBM subsidi. Pemeriksaan hanya dilakukan secara selektif apabila ditemukan indikasi atau kecurigaan adanya ketidaksesuaian data maupun dugaan penyalahgunaan,” ujar Helmi di Padang, Kamis (11/6/2026).
Langkah pengawasan ini sengaja diperketat untuk meminimalisasi berbagai modus pelanggaran di lapangan. Helmi membeberkan bahwa praktik curang yang sering terjadi meliputi penggunaan QR Code yang tidak sesuai peruntukan serta manipulasi identitas kendaraan.
Ia menambahkan, verifikasi STNK berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk mencocokkan data asli kendaraan dengan QR Code yang terdaftar. Kebijakan ini merupakan upaya kolaboratif pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menutup celah pelanggaran distribusi energi.
“Tujuan utamanya bukan mempersulit masyarakat. Justru sebaliknya, kita ingin memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” tuturnya.
Pemprov Sumbar menjamin operasional pengisian BBM di SPBU akan tetap berjalan normal bagi konsumen yang mematuhi aturan. Masyarakat pun diminta tidak perlu khawatir berlebihan karena tidak ada kewajiban pemeriksaan STNK secara menyeluruh kepada setiap pengendara.
Pengawasan ketat ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi energi yang lebih tertib dan transparan. Dengan demikian, penyaluran subsidi BBM ke depan dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
