Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan DPRD Sumbar tak boleh berhenti pada penyusunan aturan yang tampak ideal di atas kertas. Ia meminta dua rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas benar-benar bisa dijalankan sesuai kemampuan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD sumbar, Senin (11/5/2026). Dua ranperda yang dibahas adalah perubahan atas perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Mahyeldi menekankan, setiap regulasi daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah dan kekuatan fiskal yang tersedia. Tanpa itu, menurut dia, aturan berpotensi tersendat saat masuk tahap pelaksanaan.
“Peraturan daerah yang dihasilkan nantinya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujarnya.
Pada ranperda pendidikan,Mahyeldi menilai DPRD telah merespons kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman dengan cukup cepat. Ia menyebut substansi aturan tersebut sudah memuat sejumlah agenda penting,mulai dari pembangunan asrama sekolah,penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal,pendidikan inklusif,pengembangan vokasi,hingga pendidikan yang responsif terhadap kebencanaan.
Meski demikian, ia meminta beberapa ketentuan dirumuskan lebih rinci. Menurut dia, indikator sekolah yang berhak memperoleh dukungan asrama perlu dibuat tegas, begitu juga pola kerja sama SMK dengan dunia usaha dan industri. Ia juga menyoroti mekanisme penerimaan peserta didik baru agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.
“Di Mentawai anak-anak kita tinggal di pulau-pulau.ketika cuaca buruk mereka sulit hadir ke sekolah. Solusinya adalah asrama, dan itu yang kita usulkan,” kata Mahyeldi.
Sementara pada ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani, Mahyeldi menilai sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumbar, terutama di wilayah pedesaan. Namun,petani masih bergulat dengan masalah klasik seperti lahan yang sempit,akses modal yang terbatas,irigasi yang belum optimal,serta fluktuasi harga komoditas.
“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian di daerah,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar aturan itu memuat kejelasan soal subsidi pertanian,penguatan kelembagaan petani,dan skema asuransi pertanian. Menurut Mahyeldi, tiga hal itu penting agar ranperda tersebut tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, tetapi benar-benar memberi perlindungan nyata bagi petani di daerah.
