Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi Kementerian ESDM dan bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyelaraskan arah kebijakan dua kementerian. Pembahasan keduanya menyoroti tiga agenda utama: penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), percepatan swasembada energi listrik, dan pemerataan listrik desa.
Bahlil mengatakan pertemuan itu menjadi bagian dari upaya mempererat kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Ia menilai sinkronisasi kebijakan dibutuhkan agar target penerimaan negara bisa terdorong naik tanpa mengganggu program strategis sektor energi.
“Judulnya PNBP naik, negara maju,” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut dia, pemerintah perlu menata kembali potensi pendapatan negara dari sektor ESDM secara lebih terukur dan terkoordinasi.Di saat bersamaan, agenda swasembada energi dan perluasan listrik hingga ke desa juga harus berjalan lebih cepat.
“kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujarnya.
Bahlil menegaskan penataan sektor ESDM harus dilakukan secara terpadu agar hasilnya lebih besar bagi pembangunan nasional. Ia juga menggambarkan dirinya dan Purbaya sebagai mitra kerja yang solid dalam memperkuat penerimaan negara dari sumber daya alam.
“Satu hal, saya bersama Menteri Keuangan Purbaya adalah satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan penataan kembali potensi pendapatan negara yang baik di sektor ESDM,” katanya.
Dari sisi Kementerian Keuangan, Purbaya menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang ditempuh Kementerian ESDM. Ia menegaskan arah kebijakan yang diambil akan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan mendukung percepatan ekonomi.
“Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung, karena saya untung,” ujar Purbaya.
Pertemuan itu menunjukkan dorongan pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian. Fokusnya jelas: meningkatkan kualitas penerimaan negara, memperluas akses energi, dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap inklusif.
