Tanah Datar – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turun langsung meninjau sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Tanah Datar dan Solok pada Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap banyaknya keluhan masyarakat terkait antrean panjang pengisian BBM bersubsidi jenis solar.
Dalam inspeksi mendadak tersebut, Mahyeldi mendapati adanya pola transaksi mencurigakan berupa pengisian berulang oleh kendaraan dengan nomor polisi yang sama.
Gubernur menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar penyalurannya tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pihaknya mendesak Pertamina segera mengoptimalkan sistem pemantauan data guna mendeteksi transaksi anomali secara lebih dini.
Mahyeldi juga menekankan perlunya sinergi kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam mengawal distribusi BBM.
Guna memberantas praktik pelangsiran, ia telah memerintahkan seluruh kepala daerah di Sumatera Barat untuk segera mengaktifkan Satuan Tugas pengawasan BBM bersubsidi.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 yang mewajibkan pengawasan di lapangan dilaksanakan dengan lebih intensif.
Senada dengan gubernur, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, yang turut dalam rombongan juga menemukan bukti transaksi tidak wajar di salah satu titik SPBU.
Helmi meminta Pertamina dan Hiswana Migas melakukan evaluasi harian secara rutin agar setiap indikasi penyimpangan distribusi dapat segera ditindaklanjuti.
Meski demikian, ia memberikan apresiasi kepada pengelola SPBU di Kabupaten Solok yang telah proaktif menerapkan pengawasan internal terhadap kendaraan-kendaraan mencurigakan.
Menurut Helmi, konsistensi pengawasan di level SPBU menjadi instrumen paling efektif untuk menekan praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Agenda peninjauan ini turut didampingi oleh Kepala Satpol PP Sumbar serta jajaran pejabat dari Biro Adpim dan Biro Umum Setdaprov Sumatera Barat.
