Padang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, mendorong percepatan pembebasan lahan guna menuntaskan proyek penataan wajah kawasan Pantai Padang.
Dorongan ini disampaikan Iqra usai melakukan koordinasi intensif bersama Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Barat pada Kamis (9/7/2026).
Iqra menyatakan bahwa sinergi antar-instansi menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan teknis pengadaan tanah di lapangan.
Ia menegaskan, tujuan kolektif pemerintah daerah saat ini adalah mempercantik wajah ibu kota provinsi agar lebih tertata.
Ada dua titik strategis yang kini menjadi fokus perhatian, yakni kawasan Jalan Samudera di ruas Hang Tuah dan area di belakang Hotel Pangeran.
Khusus untuk sektor di belakang Hotel Pangeran, Iqra meminta adanya pendalaman kajian akademis agar mekanisme penggantian lahan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama, tentu kita ingin semua berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Iqra.
Sementara itu, progres positif mulai terpantau pada pembebasan lahan di ruas Hang Tuah.
Pemerintah daerah kini sedang membentuk tim khusus untuk merampungkan kendala administrasi yang masih menghambat proses tersebut.
“Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang, yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini stuck,” tutur Iqra.
Penyelesaian ganti rugi tanah dinilai Iqra sebagai syarat mutlak agar realisasi pembangunan fisik dapat berjalan lancar.
Seluruh proses administratif ditargetkan rampung sehingga pengerjaan fisik di lapangan bisa dimulai pada tahun 2028 dengan dukungan penuh dari Gubernur serta Wali Kota Padang.
Untuk mewujudkan target tersebut, Iqra mengusulkan pembentukan forum koordinasi gabungan antara Dinas PUPR Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang.
“Koordinasi ini sangat krusial agar proyek penataan kota berjalan lancar sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan infrastruktur daerah,” tutupnya.
