Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti realisasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 yang mencapai 96,12 persen.
Zigo menekankan, serapan anggaran yang tinggi harus sejalan dengan kualitas fisik pekerjaan di lapangan dan tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan Zigo dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Selasa (10/2/2026).
“Realisasi anggaran 96,12 persen harus benar-benar sejalan dengan kualitas fisik di lapangan dan ketepatan sasaran program,” tegas Zigo.
Komisi V DPR RI akan terus mengawasi agar setiap program perumahan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Komisi V DPR RI akan mengawal peningkatan anggaran Kementerian PKP menjadi Rp10,89 triliun.Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung target 400.000 unit Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Zigo menekankan, lonjakan target itu membutuhkan dukungan sistem yang kuat dan koordinasi lintas sektor.Ia tidak ingin program BSPS terhambat persoalan birokrasi maupun kendala lahan.
Selain pengawasan anggaran, Zigo juga mendesak percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana.
Ia meminta Kementerian PKP segera menyelesaikan berbagai persoalan status lahan pada aset-aset mangkrak.
Menurutnya, penyelesaian lahan menjadi kunci agar pembangunan tidak berlarut-larut.
Zigo menegaskan, setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Melalui pengawasan ketat Komisi V DPR RI, Zigo berharap program perumahan nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
