Jakarta – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Fithra Faisal, menilai rupiah seharusnya sudah menembus Rp18 ribu per dolar AS jika pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak melakukan intervensi di pasar keuangan. Menurut dia, tekanan terhadap rupiah dipicu gabungan faktor global yang masih kuat.
Fithra menyebut tekanan itu berasal dari kenaikan risiko geopolitik, lonjakan harga minyak dunia, naiknya yield obligasi Amerika serikat, hingga penguatan indeks volatilitas global.Ia juga menilai rebalancing MSCI dan arus dividen ke luar negeri pada Mei ikut menekan rupiah.
“Kalau misalnya tanpa intervensi, berdasarkan simulasi saya memang sudah Rp18 ribu lewat,” kata Fithra dalam program Prime Plus CNN Indonesia TV, Senin (18/5).
Ia menambahkan,tanpa faktor geopolitik global,rupiah mestinya masih berada di kisaran Rp16.700 hingga Rp16.800 per dolar AS. “Kalau faktor-faktor geopolitik itu hilang, sebenarnya kita ada di kisaran Rp16.700-Rp16.800,” ujarnya.
Fithra mengatakan pemerintah dan BI terus mengambil langkah antisipatif agar pergerakan rupiah tidak liar. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia saat ini masih aman di level US$146 miliar.
“Kalau misalnya tanpa intervensi memang harusnya sudah Rp18 ribu lewat.Tapi Bank Indonesia sudah melakukan intervensi foreign exchange sejak Januari,” kata Fithra.
Menurut dia,pemerintah juga menyiapkan buffer fiskal melalui efisiensi anggaran dan penyesuaian program prioritas. Ia menilai cadangan devisa Indonesia masih berada pada tingkat yang lebih dari cukup.
Di sisi lain, ekonom Ferry Latuhihin menilai persoalan rupiah kini bukan lagi hanya soal faktor ekonomi dasar, melainkan penurunan kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Ia menyebut sentimen negatif mulai muncul setelah Fitch dan MoodyS menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen pada 2025.
“Kalau ngomong ketidakpercayaan, itu sebenarnya terjadi setelah kabinet diumumkan. Kita lihat secara sistematik dolar-rupiah itu terus trending up,” kata Ferry.
Ferry juga menyoroti kekhawatiran pasar terhadap disiplin fiskal pemerintah di tengah defisit dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat.Menurut dia, defisit fiskal kuartal I yang mencapai Rp240 triliun dan penarikan utang baru sebesar Rp258 triliun ikut melemahkan kepercayaan investor.
“Bagaimana investor bisa percaya bahwa pemerintah bisa menjaga defisit di bawah 3 persen? Kan nggak dipercaya,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan risiko jika Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) saat ruang fiskal pemerintah menipis. Ferry menilai langkah itu berpotensi menekan peringkat kredit Indonesia dan menaikkan premi risiko terhadap rupiah.
“Kalau nanti ternyata government is running out of money dan cetak duit lagi untuk membeli SBN, saya khawatir rating kita malah di-downgrade,” katanya.
Dari sisi dunia usaha, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, sarman Simanjorang, mengatakan pelemahan rupiah mulai menekan psikologi pelaku usaha. Ia menyebut biaya produksi dan bahan baku impor yang naik tajam membuat industri harus bersiap melakukan penyesuaian.
Sarman menilai level Rp18 ribu per dolar AS bisa menjadi batas psikologis baru bagi pelaku usaha. “kalau sudah menyentuh angka Rp18 ribu, ini sudah mulai harus menyesuaikan,” katanya.
Ia menambahkan, jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, dunia usaha berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga rasionalisasi tenaga kerja. “Kalau antara pemasukan dengan biaya operasional tidak seimbang, mungkin akan melakukan pengurangan jam kerja. Rasionalisasi tenaga kerja walaupun itu alternatif terakhir,” ujarnya.
