Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencabut blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun yang sebelumnya dihemat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. Total efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah mencapai Rp306,7 triliun.
Pencabutan blokir sebagian anggaran ini dilakukan sepanjang tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah yang meningkat.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pembukaan kembali anggaran tersebut bertujuan agar operasional dasar dan penyaluran bantuan sosial tetap berjalan.
“Yang dibuka kembali adalah sekitar Rp206,4 triliun dari Rp306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Meskipun demikian, realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun, masih di bawah target APBN sebesar Rp2.701,4 triliun.
Menurut Suahasil, efisiensi anggaran yang dilakukan sesuai dengan Inpres No. 1/2025 menghasilkan penghematan sebesar Rp100 triliun.
“Jadi kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kami memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” jelasnya.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi komponen terbesar dalam belanja negara, dengan realisasi mencapai 129,3% dari target APBN, atau sebesar Rp1.500,4 triliun. Sementara itu, belanja non K/L hanya terealisasi 71,5% dari UU APBN, yaitu sebesar Rp1.102 triliun.
Suahasil menyoroti adanya peningkatan signifikan pada belanja K/L di akhir tahun, mencapai Rp389 triliun lebih. Peningkatan ini disebabkan oleh belanja tambahan dan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan prioritas pemerintah.
Dinamika belanja pemerintah tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi anggaran, pengalihan PNBP, dan penerapan tarif impor. Pemerintah juga menggelontorkan stimulus ekonomi di setiap kuartal, dengan total mencapai Rp110,4 triliun.
Selain itu, bencana yang terjadi di beberapa wilayah pada akhir tahun juga mendorong penambahan belanja K/L terkait.
Dengan realisasi belanja negara kumulatif sebesar Rp3.451,4 triliun hingga akhir tahun, pemerintah meyakini bahwa hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025.
