Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini tercermin dari realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menggembirakan hingga pertengahan tahun 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, hingga semester I 2025, realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai Rp 18,8 triliun. Dana tersebut telah dialokasikan untuk mendukung pembangunan 115.930 unit rumah bagi MBR.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025), Sri Mulyani mengatakan, “Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, di mana kita menginjeksi Rp 18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera, kemudian Rp 4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka.”
Sri mulyani menjelaskan, alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp 29,1 triliun. Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah.
Menurutnya, penyesuaian target ini mendorong kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp 47,4 triliun, yang terdiri atas Rp 35,2 triliun untuk FLPP, Rp 6,7 triliun untuk PT SMF, dan rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka.Sri Mulyani menambahkan pada Selasa (1/7/2025), pemerintah juga akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perumahan untuk mendukung pembangunan rumah swadaya, dengan target mencapai dua juta rumah. “Alokasi tambahan akan disiapkan untuk pelaksanaan di semester kedua,” ujarnya.
Selain FLPP, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Pada 2025, alokasi awal BSPS tercatat sebesar rp 1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah.
Bendahara Negara tersebut menambahkan, FLPP menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah meminta seluruh jajaran kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk FLPP.
Sri Mulyani menerangkan,”akselerasi ditingkatkan,baik dari sisi skala maupun kecepatan,agar setiap program memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian,membuka lapangan kerja,meningkatkan kesejahteraan masyarakat,dan mendorong pertumbuhan ekonomi.”
