Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menginisiasi program rehabilitasi terpadu bagi sejumlah siswa MAN 3 Padang yang terjerat masalah hukum untuk menyelamatkan masa depan pendidikan mereka.
Keputusan krusial tersebut lahir melalui Rapat Koordinasi Penanganan Terpadu yang berlangsung di Padang pada Kamis (16/7/2026).
Kepala Dinas P3AP2KB Sumbar, Herlin, mengungkapkan bahwa proses asesmen dan rehabilitasi intensif akan dilaksanakan di UPTD BKOM Pelkes, Gunung Pangilun, mulai 16 hingga 25 Juli 2026.
Kegiatan rehabilitasi ini mencakup serangkaian asesmen psikologis, penguatan karakter, edukasi wawasan kebangsaan, serta pemberian bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak.
Herlin menambahkan bahwa seluruh tahapan pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan perkembangan proses hukum yang tengah berjalan.
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalisir trauma serta mencegah pelabelan negatif terhadap anak, sesuai amanat PP Nomor 78 Tahun 2021.
Di sisi lain, Satgaswil Densus 88 Antiteror Sumbar memastikan bahwa insiden yang melibatkan siswa tersebut murni tindak pidana umum dan tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme.
Kombes Pol. Jim Berlian selaku Kasatgaswil Densus 88 menjelaskan bahwa pemicu utama kasus ini adalah akumulasi tekanan akibat perundungan, beban ekonomi keluarga, serta dampak buruk konten internet.
Ia berharap kolaborasi lintas instansi ini dapat menjadi acuan nasional dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak di masa mendatang.
Berbagai lembaga, seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga BAZNAS, turut berkomitmen memberikan dukungan penuh agar hak pendidikan dan kesejahteraan sosial para siswa tetap terlindungi.
Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memulihkan kondisi psikis anak serta membantu mereka kembali berinteraksi secara sehat dalam lingkungan sosial dan pendidikan.
