Jakarta – Rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) oleh pemerintah sebesar 8 hingga 15 persen menuai sorotan tajam. Kebijakan ini dinilai sejumlah pihak hanya akan memindahkan beban kepada konsumen, bukan menyelesaikan masalah mendasar transportasi digital.
Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, pada rabu (2/7/2025) menjelaskan, kenaikan tarif berpotensi membebani penumpang dan menguntungkan aplikator. “Kebijakan ini disebut hanya memberi tambahan penghasilan yang tidak signifikan bagi pengemudi, namun justru berisiko membebani penumpang dan secara otomatis juga menguntungkan aplikator,” ujarnya.
Anwar memberikan simulasi perhitungan pendapatan pengemudi sebelum dan sesudah kenaikan tarif. Dengan asumsi 10 perjalanan per hari,masing-masing sejauh 5 kilometer (km) dengan tarif dasar Rp 2.500 per km, pengemudi ojol memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp 125.000 per hari. Namun, setelah dipotong 20 persen oleh aplikator, penghasilan bersih yang diterima pengemudi hanya sekitar Rp 100.000 per hari.Jika tarif ojol naik 8 hingga 15 persen, tarif dasar akan menjadi sekitar Rp 2.700 hingga Rp 2.875 per km. Dengan jarak tempuh yang sama (50 km), pendapatan kotor harian pengemudi ojol akan meningkat menjadi Rp 135.000 per hari untuk skenario kenaikan tarif 8 persen, dan Rp 143.750 per hari untuk skenario kenaikan tarif 15 persen. Setelah dipotong aplikator sebesar 20 persen, pengemudi akan memperoleh pendapatan sekitar Rp 108.000 hingga Rp 115.000 per hari.
Anwar menambahkan,kenaikan tarif juga akan menguntungkan aplikator. Contohnya, dari total pendapatan kotor Rp 135.000 (tarif naik 8 persen) per hari pada tiap pengemudi, aplikator langsung mendapatkan rp 27.000 (20 persen potongan), lebih besar dari sebelumnya (Rp 25.000).
“Dalam kondisi sosial ekonomi yang semakin sulit, harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup di kota besar terus membengkak, tambahan pendapatan sebesar Rp 8.000-Rp 15.000 per hari dari kenaikan tarif ojol memang terasa tidak signifikan,” kata Anwar.
Menurut Anwar, tambahan pendapatan tersebut akan langsung tergerus oleh biaya operasional harian seperti bensin, servis motor, kuota internet, dan makan. “Lebih jauh lagi, kebijakan kenaikan tarif ini justru bisa dilihat sebagai pengalihan beban dari aplikator ke konsumen, tanpa menyentuh akar tuntutan pengemudi yang sejak lama meminta penurunan potongan komisi, sistem insentif yang transparan, serta perlindungan kerja layaknya sektor formal,” jelasnya.
Anwar menegaskan, pemerintah seharusnya fokus pada persoalan relasi kuasa yang timpang antara aplikator dan pengemudi, bukan hanya menaikkan tarif. “Potongan hingga 20 persen atau lebih, yang selama ini menjadi tuntutan utama pengemudi untuk diturunkan, justru tak tersentuh dalam regulasi ini. Seharusnya pemerintah fokus kepada persoalan tersebut dan memperbaiki relasi kuasa yang timpang antara aplikator dan pengemudi,” terangnya pada Rabu (2/7/2025).
Kenaikan tarif ojol juga akan menambah beban bagi penumpang,terutama mereka yang bergantung pada layanan ini untuk mobilitas sehari-hari. Anwar menilai, masyarakat akan terpaksa membayar lebih mahal karena kurangnya transportasi publik yang nyaman dan fleksibel. “Ketika tarif naik, masyarakat sebenarnya berada dalam posisi sulit, yaitu terpaksa membayar lebih mahal karena tidak ada pilihan transportasi yang lebih baik,” pungkasnya.
