PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Realisasi pendapatan dan belanja daerah melampaui rata-rata nasional.
Kabar baik ini terungkap berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025.
data dari Ditjen Bina Keuangan daerah kemendagri menunjukkan, realisasi pendapatan APBD Sumbar mencapai 83,11 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 79,58 persen.
realisasi belanja daerah Sumbar juga menggembirakan, berada di angka 74,28 persen. Capaian ini jauh melampaui rata-rata nasional yang baru mencapai 64,43 persen.
Dengan performa ini, Sumbar masuk dalam jajaran provinsi dengan kinerja fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV.
Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, mengungkapkan bahwa kinerja positif ini adalah hasil dari konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun.
Arry menjelaskan tiga strategi utama yang dilakukan Pemprov Sumbar secara berkala dalam pengendalian anggaran.
Pertama, evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung oleh Gubernur bersama seluruh Kepala OPD.Tujuannya untuk memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara real time.
Kedua, penerapan lelang dini untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan infrastruktur.
Ketiga, akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat,” jelas arry di Padang, Senin (17/11/2025).
“Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, itu juga meningkat,” imbuhnya.
Arry meyakini bahwa percepatan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik, itu mesti dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas,” tegasnya.
Kemendagri juga mencatat kenaikan signifikan pada realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar. Kenaikan ini didorong oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, peningkatan efisiensi penagihan retribusi, dan implementasi layanan digital perpajakan daerah.
Atas capaian tersebut, Sekda mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga performa fiskal daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Namun kita tidak boleh lengah. Masih ada waktu sampai akhir tahun dan seluruh program prioritas harus dipastikan tetap berjalan optimal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja. “Percepatan itu perlu,tapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
