Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan sejumlah persoalan strategis daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Walikota Payakumbuh, Rabu (25/02/2026).
Wali kota Payakumbuh, Zulmaeta, mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi adalah penanganan bencana banjir akibat luapan sungai.
“Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau,” ujarnya.
Data per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana yang komprehensif.
Selain bencana, Zulmaeta menyoroti masalah TPA Regional yang memicu keluhan masyarakat akibat tumpukan sampah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal.”Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan ODOL, serta mendorong pelebaran jalan Lingkar Selatan.
Zulmaeta juga menyinggung kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan.
“Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi,” katanya.
Di sektor ekonomi, Zulmaeta mengungkapkan peluang kerja sama dengan perusahaan the Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumbar.
“Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan,” tegasnya.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama, yaitu hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, dan mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi.
