Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meminta pemerintah untuk memprioritaskan alokasi anggaran bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/6/2026).
Zigo menyoroti besarnya jumlah desa yang masih membutuhkan intervensi khusus dari pemerintah. Berdasarkan data, terdapat 4.676 desa tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal dari total 75.266 desa di Indonesia, dengan konsentrasi terbanyak berada di wilayah Papua.
Politisi Partai Golkar ini menilai pagu indikatif tahun 2027 yang dipaparkan kementerian belum sepenuhnya mencerminkan upaya percepatan pembangunan. Ia secara khusus menyoroti alokasi dana untuk Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang hanya sebesar Rp92 miliar.
“Anggaran tersebut perlu diperkuat agar target peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang bisa tercapai lebih cepat,” tegas Zigo.
Selain masalah pendanaan, ia menekankan pentingnya optimalisasi peran tenaga pendamping desa. Zigo meminta agar para pendamping tersebut lebih difokuskan penempatannya di wilayah-wilayah tertinggal guna memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Desa dan PDT. Namun, ia memberikan catatan bahwa dana tambahan tersebut harus dialokasikan secara spesifik untuk daerah tertinggal serta wilayah yang terdampak bencana.
Menurutnya, kebijakan anggaran yang berkeadilan merupakan kunci percepatan pemerataan pembangunan serta meminimalisir kesenjangan antarwilayah. Ia berharap pembangunan desa menjadi fokus utama pemerintah demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
