Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kehutanan untuk merombak total prioritas anggaran tahun 2027. Fokus utama anggaran diminta beralih pada penguatan pemberdayaan masyarakat serta pengadaan sarana pemadam kebakaran hutan yang memadai.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyampaikan desakan tersebut saat rapat kerja bersama Wakil Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia menilai rancangan anggaran yang ada saat ini masih kurang optimal karena menempatkan pemberdayaan masyarakat sekadar sebagai program tambahan.
Menurut Alex, paradigma pengelolaan hutan harus segera bergeser dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kebijakan. Ia meyakini bahwa perlindungan kawasan hutan akan jauh lebih efektif jika masyarakat merasa memiliki dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka.
“Hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka yang akan melindunginya,” tegas Alex dalam rapat tersebut.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat pengakuan serta pengelolaan hutan adat. Alex menilai masyarakat adat memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga negara perlu membangun kepercayaan dengan memberikan akses kelola yang lebih luas.
“Hutan adat itu harus jadi prioritas. Masyarakat adat pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Selain isu pemberdayaan, Alex menyoroti urgensi penyediaan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam pos anggaran utama. Ia menegaskan tidak ingin melihat petugas lapangan kembali bekerja dengan perlengkapan seadanya yang berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.
“Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” imbuhnya.
Menutup rapat, Alex berharap penyusunan anggaran 2027 mampu mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Fokus yang diprioritaskan meliputi penguatan peran masyarakat, dukungan bagi hutan adat, serta pemenuhan operasional petugas di lapangan.
