Padang – Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Pemkab Pesisir Selatan menggelar pertemuan dan diskusi dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera barat dari Dapil 8, yang meliputi Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai, Rabu (29/4/2026), untuk membahas isu-isu strategis sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di ruang pertemuan DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, itu dihadiri Ketua TPPD Kabupaten Pesisir Selatan Saidal Masfiyuddin, SH, bersama anggota Epaldi bahar dan Nasral. Dari Pemkab Pesisir Selatan hadir pula Staf Ahli Bupati Pesisir Selatan Gunawan, kepala Bapperida Subchandri, Kepala Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup Roli Buchari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mar Alamsyah, serta sejumlah pejabat lainnya.
Kedatangan rombongan TPPD Kabupaten Pesisir Selatan disambut Anggota DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra dari Partai Demokrat, Bakri Bakar dari Nasdem, Muchlis Yusuf Abit dari Gerindra, dan Sri Kumala Dewi dari PDI Perjuangan.Sementara itu, Muhayatul dari PAN, Zarfi Deson dari golkar, dan Mochlasin dari PKS berhalangan hadir karena ada tugas kedewanan.“Kami sangat senang dan memberikan apresiasi atas kedatangan TPPD dan Pemda Pessel. Semoga ke depan kolaborasi kita semakin solid dan produktif, sehingga pembangunan di Pessel semakin baik,” ujar Doni Harsiva Yandra yang memimpin pertemuan.
Ketua TPPD Kabupaten Pesisir Selatan Saidal Masfiyuddin mengatakan sinergi dengan anggota DPRD Sumbar merupakan langkah penting untuk mewujudkan Pesisir Selatan yang maju, tumbuh, dan berkelanjutan.
Ia menuturkan, keterbatasan anggaran Pemkab Pesisir Selatan akibat pemotongan dana transfer dari pusat membuat TPPD ikut mencari solusi dan jalan keluar, termasuk melalui anggota DPRD Provinsi Sumbar, untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kita bersama Staf Ahli dan OPD terkait bersama DPRD Provinsi Sumbar membahas beberapa isu strategis di kabupaten Pesisir Selatan. Program-program yang ada saat ini tidak hanya menyasar aspek ekonomi,tetapi juga mencakup kesehatan,pendidikan,ketahanan pangan,hingga penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal,” kata saidal Masfiyuddin kepada media,Kamis (30/4/2026).
Epaldi Bahar dan Nasral menambahkan, pertemuan TPPD Kabupaten Pesisir Selatan bersama DPRD Provinsi Sumbar dan Pemda Pessel merupakan bentuk harmonisasi dan sinkronisasi antara daerah dan provinsi, sekaligus penyelarasan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.Epaldi juga menegaskan,kolaborasi menjadi kata kunci untuk mengoptimalkan pembangunan di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi daerah.
Asisten Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Gunawan, S.Sos., M.Si., berharap pertemuan semacam ini dijadwalkan secara berkala agar dapat mencari solusi atas persoalan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.
Kepala Bapperida Subchandri memaparkan bahwa untuk mencapai sasaran makro pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, peningkatan IPM menjadi 75, kemiskinan di bawah 5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka di bawah 4 persen, Bupati dan Wakil Bupati Hendrajoni-Risnaldi Ibrahim memiliki lima program unggulan, yaitu Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mangaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera. untuk mewujudkannya, kata dia, dibutuhkan dukungan DPRD Provinsi Sumbar.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Nasdem Bakri Bakar menyatakan siap mendukung penuh seluruh program pembangunan yang telah direncanakan Pemda Pessel.
Muchlis Yusuf Abit yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar mengungkapkan, pada 2026 ada sejumlah program Pemerintah provinsi yang akan dilaksanakan di Pesisir Selatan. Ia berharap kolaborasi seperti ini membuat pembangunan dapat dilakukan lebih merata.
Sri Kumala Dewi dari PDI Perjuangan juga menyampaikan harapan agar harmonisasi pembangunan dapat terwujud sehingga program pembangunan tidak menumpuk pada wilayah tertentu saja.
