Jakarta – Pemerintah Pusat resmi menggelontorkan dana sebesar Rp100,166 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Anggaran jumbo tersebut dijadwalkan cair secara bertahap selama tiga tahun, mulai dari 2026 hingga 2028.
Kepastian ini diumumkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Tito sendiri memegang kendali sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut antusias kebijakan tersebut. Ia menilai dukungan pusat menjadi angin segar bagi daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
“Alhamdulillah, pemerintah pusat telah berkomitmen memberikan perhatian besar. Ini kabar baik bagi masyarakat dan daerah yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana,” ujar Mahyeldi.
Adapun rincian kucuran dana tersebut adalah Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Dana itu akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta penyediaan hunian tetap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi agar bantuan segera dirasakan masyarakat. Ia berharap percepatan pembangunan fasilitas dasar dan hunian tetap dapat berjalan tepat sasaran di lapangan.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian tempat tinggal dan layanan dasar. Pemprov Sumbar siap mendukung penuh dan memastikan seluruh program berjalan efektif,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy beserta jajaran kepala dinas terkait dari Pemprov Sumatera Barat. Pembentukan Satgas oleh pusat dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam memulihkan kondisi di Sumatera.
