Jakarta – Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya (KMM JAYA) mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera memberantas praktik pertambangan emas ilegal yang kian marak di Sumatera Barat. Aktivitas tersebut dinilai telah melanggar aturan hukum serta mengabaikan aspek kemanusiaan.
Sebagai bentuk desakan nyata, KMM JAYA telah melayangkan surat resmi kepada sejumlah pihak terkait. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, Kapolri, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, hingga Kompolnas guna mendorong tindakan tegas di lapangan.
Berdasarkan data WALHI, keberadaan tambang tak berizin ini tersebar luas di berbagai daerah. Titik sebaran tersebut meliputi wilayah Solok Selatan, Solok, Dharmasraya, Sijunjung, hingga Lima Puluh Kota. Selain itu, aktivitas ilegal juga terdeteksi di Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman, serta Pasaman Barat.
Ketua Umum KMM JAYA, Hafis Septian Mubaraq, menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh oknum yang merusak masa depan daerah. Ia menuntut aparat penegak hukum untuk tidak berkompromi dalam menutup seluruh lokasi tambang ilegal demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif.
“Kami mengecam keras praktik ini karena telah merusak lingkungan, mengancam keselamatan, bahkan merenggut nyawa masyarakat. Negara harus hadir dan bertindak tegas sesuai kewenangannya masing-masing,” ujar Hafis.
Menurut KMM JAYA, pembiaran terhadap tambang ilegal mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara. Praktik ini secara nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lebih lanjut, organisasi mahasiswa ini mendesak aparat untuk melakukan operasi terpadu secara profesional dan tanpa pandang bulu. Mereka meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemodal hingga aktor intelektual di balik layar, segera diproses hukum untuk memastikan tegaknya keadilan.
