Padang – Percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ruas Sicincin-Bukittinggi kini resmi dimulai pasca-pertemuan koordinasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada Selasa (14/7/2026).
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Dedi Tri Hariadi, mengoordinasikan langsung para kepala daerah untuk menyelaraskan langkah demi kelancaran proyek strategis nasional tersebut.
Dedi menegaskan bahwa infrastruktur jalan tol merupakan instrumen krusial dalam memperkuat ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global saat ini.
Ia juga mengapresiasi kontribusi aktif para bupati dan wali kota dalam mendukung pembangunan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Transparansi dalam pembebasan lahan menjadi fokus utama melalui pengawasan ketat tim lintas instansi, termasuk BPN dan Kejaksaan, guna menjamin kepastian hukum.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memastikan dua persoalan besar yang sempat menghambat proyek tersebut sudah teratasi.
Langkah pengalihan jalur di Kubang Putih, Kabupaten Agam, telah disepakati sebagai solusi final atas polemik trase yang sempat muncul.
Selain itu, desain pintu keluar tol di Padang Panjang juga sudah disetujui dengan skema yang dianggap paling efisien.
Andre menekankan pentingnya kejujuran dalam proses ganti rugi lahan guna meminimalisir kemungkinan sengketa yang bisa menghambat progres di kemudian hari.
Pembangunan konektivitas antarprovinsi ini diyakini akan secara signifikan memangkas biaya distribusi logistik sekaligus mendongkrak sektor pariwisata Sumatera Barat.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, berkomitmen penuh mengawal proyek tol sepanjang 4,45 kilometer yang melintasi wilayah administrasinya.
Pemerintah Kota Padang Panjang siap membantu memfasilitasi seluruh kewenangan administratif agar pengerjaan fisik di lapangan berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Hendri berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat hukum, dan PT Hutama Karya tetap solid hingga proyek tuntas sepenuhnya.
Pertemuan strategis tersebut turut melibatkan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, serta para kepala daerah yang terdampak langsung oleh trase tol.
