Lima Puluh Kota – Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tengah memacu akselerasi untuk meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Target ambisius ini dipatok untuk berlaku penuh mulai 1 Juli 2026 mendatang.
Data per 1 Mei 2026 menunjukkan, dari total 406.228 penduduk, sebanyak 381.769 jiwa atau 93,98% telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, angka keaktifan peserta saat ini baru mencapai 75,77% atau sekitar 307.804 jiwa.
Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah taktis melalui penambahan kuota. Sebanyak 28.245 jiwa dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) akan didaftarkan langsung oleh pemerintah daerah.
“Untuk mencapai cakupan kepesertaan 98,16% dengan tingkat keaktifan 81,42%, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,4 miliar pada periode Juli hingga Desember 2026,” ujar Ahlul, Jumat (05/06/2026).
Bagi Ahlul, program ini bukan sekadar pemenuhan target statistik. Ia menyebut UHC merupakan wujud kehadiran nyata negara dalam menjamin akses kesehatan yang merata serta membebaskan masyarakat dari kecemasan akan biaya pengobatan.
Apresiasi terhadap langkah Pemkab Lima Puluh Kota datang dari Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.
“Dukungan pemerintah daerah sangat krusial untuk menjamin ketersediaan tenaga medis yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai,” tegas Nopi.
BPJS Kesehatan sendiri terus melakukan inovasi, salah satunya melalui program Prolanis Muda. Program promotif ini dirancang khusus bagi peserta JKN berusia di bawah 45 tahun pengidap penyakit kronis agar tetap produktif.
Keberhasilan mencapai status UHC Prioritas ini dinilai sebagai hasil kolaborasi lintas sektor yang solid. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase, menyebut keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dukcapil sangat vital dalam pemutakhiran data.
“Status UHC Prioritas ini memungkinkan akses layanan kesehatan menjadi lebih cepat karena status kepesertaan langsung aktif. Tantangan selanjutnya adalah menjaga keberlanjutan anggaran agar cakupan dan keaktifan peserta tetap terjaga,” pungkas Defiyanna.
