BANDAR LAMPUNG – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha di Indonesia agar tidak melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis. Pemerintah kini telah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperketat pengawasan, mempercepat proses audit dokumen, serta melakukan pemeriksaan kontrak bisnis secara transparan dan efisien.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang berlangsung di Novotel Bandar Lampung, Rabu (10/6). Menurut Prabowo, pemanfaatan teknologi canggih ini menutup celah bagi praktik-praktik bisnis ilegal yang selama ini mungkin sulit terdeteksi oleh sistem konvensional.
Presiden menegaskan bahwa era digitalisasi pemerintahan telah mengubah lanskap pengawasan. Dengan bantuan AI, dokumen bisnis dalam jumlah besar yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk diperiksa, kini dapat dianalisis hanya dalam hitungan menit. Kecepatan verifikasi ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk memastikan kepatuhan hukum di sektor swasta.
“Sekarang jangan coba-coba melanggar hukum karena saudara akan kalah. Kenapa? Sekarang ada teknologi, ada AI. Semua dokumen setebal apa pun bisa dibaca dalam lima menit. Kontrak setebal apa pun bisa diperiksa dalam lima menit,” tegas Prabowo di hadapan para pengusaha muda yang hadir.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga menyoroti realitas dunia usaha di Indonesia. Dengan nada bercanda, ia sempat melontarkan pernyataan mengenai rekam jejak pengusaha yang sering kali memiliki catatan pelanggaran di masa lalu. Pernyataan tersebut memancing tawa para peserta Munas, mengingat kedekatan historis Presiden dengan banyak tokoh senior Hipmi yang ia kenal sejak lama.
Presiden mengakui bahwa ia memahami dinamika dan berbagai praktik yang kerap dilakukan oleh kalangan dunia usaha. Kendati demikian, ia mengajak seluruh pengusaha untuk meninggalkan praktik-praktik menyimpang tersebut dan mulai fokus pada pembangunan ekonomi nasional di masa depan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam berbisnis agar iklim ekonomi Indonesia menjadi lebih sehat dan kompetitif.
“Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Kalian tidak bisa bohong kepada saya, saya sudah mengerti. Itu tokoh-tokoh Hipmi saya kenal dari kecil. Namun, sudahlah, tidak apa-apa. Dosa kita tutup, kita bangkit ke depan,” ujar Prabowo.
Penggunaan AI dalam pengawasan bisnis ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Melalui digitalisasi, pemerintah berharap dapat meminimalisir tindak kecurangan, seperti penghindaran pajak, manipulasi kontrak, hingga praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah ini sekaligus menjadi pesan bagi para investor dan pelaku usaha bahwa kepatuhan terhadap regulasi kini menjadi syarat mutlak dalam beroperasi di Indonesia.
Munas XVIII Hipmi sendiri menjadi ajang penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan arah kebijakan ekonomi ke depan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawal sektor usaha agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, sekaligus memberikan sinyal bahwa teknologi akan menjadi tulang punggung dalam pengawasan kebijakan publik dan swasta.
