JAKARTA – Seluruh jajaran direksi bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memenuhi panggilan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/7). Pertemuan tersebut secara khusus membahas efektivitas penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan di perbankan nasional.
Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut berlangsung tertutup hingga pukul 17.45 WIB. Langkah ini diambil untuk menjaga kerahasiaan data terkait isu penyaluran kredit yang dinilai memiliki sensitivitas tinggi.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa forum tersebut bertujuan mendalami alokasi dana SAL. Ia menyebut beberapa informasi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut serta sinkronisasi dengan sejumlah otoritas terkait.
Kehadiran pimpinan bank negara ini meliputi Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Hery Gunardi dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Riduan. Hadir pula Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Putrama Wahju Setyawan.
Selain itu, turut hadir Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu serta Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Anggoro Eko Cahyo. Seluruh pimpinan perbankan ini memberikan laporan terkait kinerja penyaluran dana milik pemerintah tersebut.
Misbakhun menegaskan bahwa pembahasan tidak menyentuh rencana penambahan dana SAL sebesar Rp100 triliun yang sempat diwacanakan sebelumnya. Pemerintah saat ini memiliki total penempatan dana SAL di bank Himbara sebesar Rp400 triliun.
Menurut Misbakhun, hasil dari rapat ini akan menjadi bahan evaluasi krusial dalam pertemuan lanjutan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Fokus utamanya adalah memantau kondisi likuiditas di industri perbankan nasional.
Pihak Himbara memastikan bahwa proses penyaluran dana SAL berjalan lancar tanpa kendala berarti. Dana tersebut diakui memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyatakan komitmen penuh lembaganya dalam menjalankan arahan pemerintah terkait penempatan dana tersebut. Ia memastikan dana SAL disalurkan secara produktif ke sektor riil.
Riduan merinci bahwa penyaluran dana diprioritaskan bagi sektor swasta serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia memastikan dana tersebut tidak akan dialokasikan untuk aktivitas yang bersifat spekulatif di pasar keuangan.
Sementara itu, jajaran direktur utama dari bank Himbara lainnya memilih tidak memberikan komentar kepada awak media setelah rapat berakhir. Mereka menyerahkan sepenuhnya keterangan resmi terkait materi rapat kepada pimpinan komisi.
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana negara di sektor perbankan. Sinkronisasi data antara bank BUMN dan regulator diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global.
