JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan sebanyak 315 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun dengan anggaran negara hingga saat ini belum beroperasi. Proyek tersebut kini menyisakan tunggakan pembayaran konstruksi senilai Rp1,04 triliun.
Pelaksana Harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa pemerintah baru merealisasikan pembayaran sebesar 20 persen atau sekitar Rp375,52 miliar dari total biaya pembangunan. Arumsari menyebut anggaran sisa tunggakan tersebut belum tersedia di Kementerian Keuangan.
Kondisi ketidakpastian ini diperparah dengan belum dilakukannya audit teknis terhadap konstruksi fisik bangunan yang ada. BGN berencana melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan jumlah unit yang sudah terbangun dan kesesuaiannya dengan standar operasional yang ditetapkan.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, merinci bahwa dari 315 unit tersebut, hanya 10 unit yang konstruksinya telah rampung sepenuhnya. Namun, operasional kesepuluh unit itu tetap terhambat akibat belum tersedianya peralatan dapur yang memadai.
Sebaran pembangunan SPPG ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan 145 unit dan Sumatera sebanyak 93 unit. Kedua wilayah tersebut menyumbang 75 persen dari total proyek yang kini tengah dalam proses evaluasi mendalam oleh BGN.
Di sisi lain, BGN saat ini masih menerapkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG baru. Kebijakan ini akan terus berlaku hingga proses penataan ulang terhadap 27.569 unit SPPG yang telah beroperasi selesai dilakukan.
Pengecualian pembangunan hanya diberikan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang memprioritaskan cakupan layanan di 30 kabupaten sasaran.
BGN menargetkan pembangunan 8.286 unit SPPG di kawasan 3T hingga November 2025 mendatang. Data menunjukkan sebanyak 8.218 unit di wilayah tersebut telah terverifikasi dan memiliki investor, sementara sisanya masih dalam tahap pemrosesan.
Sebelumnya, mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan di daerah terpencil melibatkan koordinasi dengan satuan tugas di pemerintah daerah. Pendataan mencakup ribuan unit yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Permasalahan pada proyek SPPG ini terjadi di tengah sorotan publik terkait tata kelola program makan bergizi nasional. Berbagai laporan menunjukkan adanya kendala operasional, mulai dari penolakan warga terhadap keberadaan dapur umum hingga dugaan praktik korupsi dalam penunjukan titik lokasi dapur.
Kejaksaan Agung melalui Jampidsus saat ini tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam skandal korupsi proyek ini. Penyelidikan mencakup dugaan jual-beli titik lokasi dapur serta aliran dana kepada oknum pejabat terkait.
Pemerintah berencana memprioritaskan operasional bagi SPPG yang telah rampung 100 persen. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan kerugian negara sekaligus memastikan efektivitas program pemenuhan gizi bagi masyarakat.
