Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengharapkan peran aktif para pelaku usaha di sektor kesehatan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi fondasi utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya kolaborasi dalam agenda sosialisasi yang digelar bersama Kementerian Kesehatan, Kamis (11/6/2026). Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari direktur rumah sakit hingga perwakilan asosiasi kesehatan dari seluruh pelosok tanah air.
Amalia memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Kesehatan yang telah memfasilitasi data 89.511 pelaku usaha kesehatan. Sinergi ini dinilai sebagai kunci keberhasilan dalam memotret kondisi riil sektor kesehatan di Indonesia.
Menurut Amalia, SE 2026 ibarat “general check-up” bagi perekonomian nasional. “Kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 hanya dapat diraih melalui kolaborasi. Kami berterima kasih atas dukungan luar biasa dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendataan ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan sensus menyeluruh setiap sepuluh tahun sekali. Berbeda dengan survei sampel, sensus menuntut cakupan 100 persen terhadap seluruh unit aktivitas ekonomi tanpa terkecuali.
“Sensus ekonomi harus mencakup seluruh aktivitas ekonomi. Target kita adalah 100 persen tercacah secara tepat. Jika masih ada yang belum terdata, maka itu belum bisa disebut sensus,” tegas Amalia.
Penyelenggaraan sensus kali ini juga menyesuaikan dengan transformasi digital, seperti layanan konsultasi kesehatan daring dan penjualan obat via aplikasi. Perubahan pola ekonomi tersebut telah diakomodasi melalui pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Guna menjaga kepercayaan pelaku usaha, BPS menjamin kerahasiaan data individual yang dikumpulkan. Hasil pendataan hanya akan dipublikasikan dalam bentuk agregat untuk kepentingan pemetaan ekonomi nasional.
Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kontribusi sektor kesehatan, termasuk nilai tambah, investasi, serta penyerapan tenaga kerja. Partisipasi aktif pelaku usaha diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas demi mendorong pembangunan Indonesia yang lebih berdaya saing.
