JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh daerah. Usulan ini muncul seiring dengan rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Gubernur Sumatera Barat,Mahyeldi Ansharullah,menyampaikan usulan tersebut langsung kepada Menteri Keuangan RI,Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Selasa (7/10/2025), dalam forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh indonesia (APPSI).
mahyeldi menilai, pengurangan TKD akan berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
“Kalau Dana Transfer ke daerah ini terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Mahyeldi.
Menurutnya,pengambilalihan pembayaran gaji ASN,termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),oleh pemerintah pusat akan membebaskan daerah untuk fokus pada pembangunan dan pelayanan publik.
Kementerian Keuangan memproyeksikan alokasi Dana Transfer ke daerah tahun 2026 sebesar Rp650 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp950 triliun.
Sumatera Barat sendiri diperkirakan akan mengalami pengurangan TKD sebesar Rp2,6 triliun, dengan pemotongan untuk Pemerintah provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp533 miliar.
Sementara itu, belanja pegawai daerah yang sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional mencapai Rp373,8 triliun.
Mahyeldi menekankan, kondisi ini memperkuat urgensi keterlibatan pemerintah pusat dalam menanggung beban gaji ASN dan PPPK.
“Kita tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Justru di saat seperti inilah semangat membangun harus semakin menyala,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk memperkuat kolaborasi, menggali potensi lokal, dan mempercepat inovasi dalam pelayanan publik.
Menanggapi usulan tersebut,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian dana transfer dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tantangan ekonomi global.
“Kita memahami kekhawatiran daerah. Namun,penyesuaian ini perlu agar APBN tetap kuat,” kata Purbaya.
Pemerintah pusat juga mendorong agar daerah semakin efisien dan inovatif dalam mengelola anggaran.
