Tutup
NewsPolitikTransportasi

DPR Mendorong Perombakan Total Sistem Keselamatan Perkeretaapian Nasional

54
×

DPR Mendorong Perombakan Total Sistem Keselamatan Perkeretaapian Nasional

Sebarkan artikel ini
tabrakan-ka-di-bekasi-timur,-zigo-rolanda:-evaluasi-total-sistem-perkeretaapian
Tabrakan KA di Bekasi Timur, Zigo Rolanda: Evaluasi Total Sistem Perkeretaapian

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, memberikan peringatan keras terkait standar keselamatan perkeretaapian nasional. Desakan ini muncul pasca insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di wilayah Bekasi Timur.

Zigo menyebut kecelakaan tersebut sebagai alarm bahaya yang menunjukkan adanya kelemahan mendasar pada sistem operasional kereta api di tanah air. Penilaian itu ia sampaikan usai mengikuti rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait, Kamis (21/5/2026).

Menurut legislator tersebut, persoalan keselamatan kereta api kini sudah masuk dalam level yang sangat serius. Ia menilai insiden di Bekasi bukan sekadar kecelakaan tunggal, melainkan cerminan lemahnya integrasi sistem operasi dan komunikasi antar pengendali perjalanan kereta.

“Mulai dari pengaturan headway, mixed operation antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, hingga komunikasi pusat kendali, semuanya harus dievaluasi,” tegas Zigo.

Ia menambahkan, situasi diperumit dengan adanya ketidakpatuhan terhadap GAPEKA, kepadatan lintasan, serta mitigasi darurat yang belum maksimal. Data Kementerian Perhubungan mencatat, selama tiga tahun terakhir terjadi 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dengan total 955 korban jiwa.

Sebanyak 80 persen dari total kecelakaan tersebut terjadi di perlintasan tanpa penjagaan. Zigo menilai kondisi ini menuntut penanganan lintas sektor yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Meski demikian, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah responsif yang diambil Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta PT KAI. Pemerintah saat ini tengah melakukan audit keselamatan, evaluasi persinyalan, pembatasan kecepatan, hingga rencana pemasangan sistem ATP/SKKO.

Zigo menekankan agar pengamanan tidak hanya difokuskan pada jalan nasional. Ia mendesak pemerintah untuk menjangkau jalan provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki banyak perlintasan rawan.

“Dibutuhkan percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya. Penguatan integrasi sistem operasi serta pengawasan keselamatan harus menjadi prioritas agar kecelakaan serupa tidak terulang,” pungkasnya.