padang – Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang menerjang Kabupaten Pasaman pada akhir November 2025 lalu menyebabkan kerugian hingga Rp586,52 miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman kini berupaya memulihkan kondisi pascabencana.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, mendorong dukungan dari pemerintah pusat dan Provinsi sumatera Barat melalui rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Hal ini disampaikan Welly dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Dokumen R3P sumatera Barat Tahun 2026 di Padang, Kamis (8/1/2026).
Welly menjelaskan, bencana yang terjadi pada 24-26 November 2025 itu berdampak pada 11 dari 12 kecamatan di Pasaman.
“Bencana ini mengakibatkan 361 rumah terendam banjir, serta 31 rumah rusak,” ujar Welly.
Rinciannya, enam rusak berat, empat rusak sedang, dan 21 rusak ringan.
Kerusakan juga meluas ke sektor infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
Jalan, jembatan, sumber daya air, fasilitas air bersih, dan sanitasi turut terdampak.
Sektor ekonomi juga terpukul. Persawahan dan kolam ikan masyarakat rusak, memengaruhi mata pencaharian warga.
Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan pun tak luput dari kerusakan.
Berdasarkan data Tim Jitupasna, kerusakan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur, mencapai Rp191,22 miliar, dengan kerugian Rp376,21 miliar.
Total kerusakan mencapai Rp196,67 miliar dan total kerugian Rp389,85 miliar,meliputi sektor perumahan,infrastruktur,ekonomi,sosial,dan lintas sektor.
“Kondisi ini mengakibatkan gangguan akses transportasi, air bersih, sanitasi, hingga munculnya perkampungan yang terisolasi,” kata Welly.
Bupati juga mengungkapkan peningkatan risiko lanjutan, terutama retakan tanah di Kecamatan Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Tigo Nagari.
“Sebanyak 774 rumah terancam dan harus direlokasi. Kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah juga terganggu,” ungkapnya.
Ancaman banjir juga masih menghantui akibat luapan sungai di Kecamatan panti, Padanggelugur, Rao, Rao Selatan, dan Lubuksikaping.
Pemkab Pasaman menetapkan sejumlah kebijakan yang selaras dengan RPJMD 2025-2029 untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami fokus pada normalisasi sungai yang mendesak, seperti Sungai batang Sumpu dan Batang Masang, pemulihan akses transportasi, serta perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tegas Welly.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Pasaman menyiapkan dana penanganan darurat melalui perubahan RKPD hingga APBD Perubahan 2026.
Dalam dokumen R3P tiga tahun ke depan, kebutuhan anggaran penanganan pascabencana mencapai Rp428,23 miliar.Sebagian besar dialokasikan untuk sektor infrastruktur.
Sumber pembiayaan direncanakan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, kementerian/lembaga, serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, kami sangat berharap dukungan dari kementerian dan APBD Provinsi Sumatera Barat,” pungkas Welly.
