Padang – Pemerintah Kota Padang terus berupaya merealisasikan proyek normalisasi Batang Kandis, meskipun terkendala masalah pembebasan lahan. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Rumah Dinas Wali Kota padang pada Kamis (12/6/2025).
Ilyas Firman, PPK Sungai dan Pantai I Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V, mengungkapkan bahwa progres fisik proyek normalisasi Sungai Batang Kandis telah mencapai sekitar 70 persen.”Bantaran tebing dan tanggul sungai telah berdiri,” ujarnya. namun, ia mengakui adanya keterlambatan sekitar 13 persen yang disebabkan oleh masalah lahan.
Lebih lanjut, Ilyas Firman menjelaskan bahwa jika persoalan lahan tidak segera ditangani, progres maksimal yang dapat dicapai hanya 87 persen. “Target penyelesaian pada Desember 2025 ini, dengan 10 ruas lahan yang masih terkendala,” katanya.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa proyek normalisasi sungai ini adalah bukti keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam upaya pengendalian banjir. Ia mengakui adanya kendala dalam proses pembebasan lahan,termasuk penetapan titik koordinat dan permintaan penilaian (appraisal) lahan. “Kita sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat, apa langkah kita ke depan agar proyek ini berjalan lancar, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari normalisasi Sungai Batang kandis,” ungkapnya.Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menambahkan bahwa pemerintah kota akan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya pendataan aset terkait sungai yang harus segera ditangani. “Terkait aset, perlu dilakukan pendataan agar aset yang ada tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumbar, Efendri Eka Saputra, menekankan urgensi pendataan aset oleh Pemerintah Kota Padang. “Kita bersama-sama mencari solusi agar proyek ini bisa berjalan sesuai harapan,” harapnya.
