Padang – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya pengadministrasian tanah ulayat untuk mendukung reforma agraria berbasis kearifan lokal di Auditorium Universitas Negeri Padang, Senin (28/4/2025).
Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat ini menurutnya, harus selaras dengan nilai adat Minangkabau, “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Rahmat menegaskan, pemanfaatan lahan produktif merupakan kewajiban adat dan agama.
“Adat dan syarak melarang kemubaziran. Lahan terbengkalai harus dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Rahmat, memberi perhatian serius pada tanah ulayat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sertifikasi dipandang penting untuk menjamin kepastian hukum masyarakat adat.
“Negara hadir melindungi hukum pemilik tanah ulayat, tanpa menghapus nilai adatnya,” lanjut Rahmat.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan sertifikasi bertujuan menghindari konflik dan penyerobotan tanah ulayat.
Peta dan batas yang jelas akan mencegah klaim oleh korporasi atau individu. “Negara harus tahu letak tanah adat untuk melindunginya secara sah,” ujar Nusron.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menambahkan sertifikasi tanah ulayat dan aset keagamaan seperti masjid dan rumah tahfiz diberikan gratis.
“Ini bentuk perhatian Presiden Prabowo kepada umat dan masyarakat adat. Daftarkan aset keagamaan ke BPN untuk proses gratis,” ajaknya.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mendukung inisiatif ini dan berharap pengadministrasian tanah ulayat menjaga identitas serta hak kolektif masyarakat Minangkabau.
