Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menekankan urgensi penerimaan negara yang kuat guna memenuhi kebutuhan belanja negara yang terus meningkat. Penekanan ini disampaikan di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan berkelanjutan.
Dalam arahannya saat Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat pada Unit Organisasi Non-Eselon Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025), Sri Mulyani menyatakan, “Kebutuhan negara tidak pernah turun. Dilihat dari sosial, ekonomi, politik, keamanan, belanja negara akan terus meningkat.”
Peningkatan belanja negara, menurut Sri Mulyani, mencakup berbagai sektor vital seperti bantuan sosial, pendidikan, infrastruktur, pertanian, energi, serta keamanan dan reformasi sistem hukum. ia menegaskan bahwa seluruh agenda pembangunan tersebut memerlukan dukungan penerimaan negara yang solid. “APBN selalu menjadi instrumen penting dan andalan karena lingkungan, baik ekonomi maupun politik, tidak sepenuhnya bisa kita kontrol,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyoroti kondisi global yang semakin tidak stabil. Ia menjelaskan bahwa persaingan geopolitik telah merenggangkan hubungan antarnegara, memicu fragmentasi ekonomi global yang berdampak langsung pada harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, serta regulasi ekspor-impor. “Dunia penuh dengan ketegangan. Persaingan geopolitik menimbulkan fragmentasi ekonomi yang berdampak luar biasa,” katanya.
Situasi saat ini bahkan dibandingkan dengan krisis ekonomi global pada awal 1930-an. Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya penguatan ketahanan fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang profesional serta berintegritas. “Seluruh cita-cita dan tujuan baik memerlukan keuangan negara yang dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas,” tegasnya.
Harapan besar disampaikan kepada pejabat eselon II Kementerian Keuangan,terutama pada unit-unit penerimaan seperti Direktorat Jenderal Pajak,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,serta pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Prioritas utama anda semua adalah mencapai target penerimaan negara yang memadai,” tegasnya.
Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk mempercepat reformasi sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Sri Mulyani mengatakan, “perbaiki core tax system yang sedang dibangun. Pastikan sistem itu dapat melayani wajib pajak dengan mudah dan akuntabel, sekaligus mampu mendukung pengumpulan penerimaan yang efisien dan adil.”
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diingatkan untuk siap menghadapi tantangan baru dalam perdagangan global yang kini semakin dipolitisasi. “Perdagangan internasional kini menjadi alat kompetisi, bahkan konfrontasi. Kita harus mampu mengantisipasi tantangan itu,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menggarisbawahi meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja institusi perpajakan dan kepabeanan. Dalam era keterbukaan, masyarakat akan terus menyuarakan aspirasi mereka dan menagih pelayanan yang layak dari negara.”Ini era transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus mampu merespons dengan terampil dan cerdas,” pungkasnya.
