Jakarta – Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Bukittinggi kembali menjadi sorotan. Pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk membahas kelanjutan proyek strategis ini.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota terkait menggelar rapat koordinasi. Tujuannya untuk mematangkan rencana pembangunan jalan tol tersebut.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa proyek jalan tol ini akan dibagi menjadi dua segmen utama.
Segmen pertama adalah Sicincin/Kayu Tanam-Padang Panjang sepanjang 20,3 kilometer. Segmen kedua adalah Bukittinggi-Padang Panjang sepanjang 19,71 kilometer.
“Perencanaannya akan disesuaikan dengan kondisi medan yang memiliki kompleksitas tinggi,” ujar Gubernur Mahyeldi usai rapat di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Setiap segmen akan dilengkapi dengan satu interchange atau simpang susun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan seksi Sicincin/Kayu Tanam-Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun.
Khusus untuk segmen Sicincin/kayu Tanam-Padang Panjang, direncanakan pembangunan dua terowongan dengan total panjang 5,85 kilometer. Terowongan pertama sepanjang 5,5 kilometer dan terowongan kedua sepanjang 0,35 kilometer.
sistem pembangunan jalan pada trase ini akan menggunakan kombinasi. Sepanjang 4,45 kilometer dibangun di atas permukaan tanah (at grade), 10 kilometer berupa jembatan, dan sisanya terowongan.
Sementara itu, segmen bukittinggi-Padang Panjang direncanakan dibangun dengan skema at grade sepanjang 17 kilometer dan 2,71 kilometer berupa jembatan.
“Mengingat karakteristik medan yang cukup kompleks dan perlu terowongan, maka dibutuhkan survei dan analisis yang komprehensif sebagai dasar perencanaan,” jelas Mahyeldi. Survei topografi telah selesai dilaksanakan.
Tahap selanjutnya adalah survei geoteknik berupa boring inquiry atau penyelidikan tanah melalui pengeboran vertikal. Pelaksanaan direncanakan pada pertengahan Februari hingga awal Mei 2026.
“Dengan syarat, izin memasuki hutan lindungnya sudah keluar dari kementerian terkait.Jika itu belum terbit, tim survei belum bisa bekerja,” tegas Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi berharap dukungan penuh dari lintas sektor agar pembangunan ruas tol ini dapat segera dimulai. Dukungan diharapkan tidak hanya dari pemerintah di berbagai tingkatan, tetapi juga dari masyarakat, khususnya dalam tahapan pembebasan lahan.
Rapat pembahasan ini dihadiri oleh berbagai pihak. Termasuk Wakil Ketua komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, jajaran Kementerian Kehutanan RI, dirut Hutama Karya, dan Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.
