Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kini mengintensifkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok guna melindungi daya beli masyarakat di awal 2026.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyatakan komitmen tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Senin (20/7/2026).
Kegiatan yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, tersebut menekankan pentingnya langkah antisipatif terhadap fluktuasi harga di tingkat nasional.
Ahmad Fadly menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tanah Datar telah menerima instruksi untuk segera membangun kerja sama antar-daerah terkait pemenuhan stok pangan.
Daerah ini fokus mendistribusikan komoditas surplus seperti beras dan cabai ke wilayah yang sedang mengalami kekurangan pasokan.
Kabag Perekonomian Tanah Datar, Franky Adhitama, menyebut bahwa langkah tersebut merupakan instrumen penting dalam menjaga kestabilan Indeks Harga Konsumen (IHK) sekaligus menjadi poin penilaian dalam ajang TPID Award.
Selain membahas inflasi, rapat tersebut juga menyoroti percepatan program tiga juta rumah lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tanah Datar sendiri telah mengajukan permohonan bantuan bagi 1.762 unit rumah kepada pemerintah pusat.
Sebanyak 142 unit di antaranya telah mendapatkan alokasi tahap pertama dan kini menunggu penerbitan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan.
Sementara itu, sebanyak 165 unit lainnya saat ini sedang dalam proses verifikasi data oleh dinas terkait.
Dalam arahannya, Komjen Pol. Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah untuk semakin proaktif dalam menyusun strategi pengendalian inflasi serta rutin melaporkan progres program pembangunan perumahan.
Sejumlah perwakilan instansi seperti Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, hingga Dinas Perkim LH Tanah Datar turut hadir mengikuti agenda tersebut.
