Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah.
Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai kunci memperkuat ekonomi masyarakat.
“Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Rabu (4/3/2026).
Mahyeldi menambahkan, masyarakat tidak hanya membutuhkan akses, tetapi juga pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan.
Meskipun akses layanan keuangan terus meningkat, kesenjangan masih terjadi di beberapa daerah. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat kecil kesulitan mendapatkan pembiayaan yang layak.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen.Sementara literasi keuangan berada di angka 40,78 persen.
Mahyeldi menilai angka ini perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang memadai.
Gubernur menegaskan UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Ia berharap perbankan dan lembaga keuangan lebih aktif menawarkan program pembiayaan yang mudah dijangkau.
Mahyeldi juga menyoroti praktik rentenir yang masih marak. Pinjaman cepat tanpa agunan dengan bunga tinggi kerap menjerat pelaku usaha.
“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan,” tegasnya. Ia berharap TPAKD dan perbankan hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar lebih aktif memperluas akses pembiayaan hingga ke tingkat bawah, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal.
Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra, menyatakan literasi dan inklusi keuangan adalah bagian penting dari pembangunan daerah.
“Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak,” jelasnya. “Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan.”
Roni menambahkan, TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur, dan berdampak nyata.
Rapat pleno juga membahas roadmap TPAKD 2026–2030. Fokusnya adalah penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan.
“OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Roni.
