Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berperan sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan nasional.penegasan ini disampaikan seiring dengan catatan belanja negara sepanjang 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,6 persen,mencapai Rp 3.359,8 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa kondisi ekonomi sepanjang 2024 diwarnai tantangan akibat tekanan eksternal. “Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Di tengah gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dampak El Nino, APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga, khususnya di sektor pangan dan energi.”APBN tetap mampu meredam tekanan melalui kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk stabilisasi harga pangan dan energi, serta perlindungan sosial,” jelasnya.
APBN juga mendukung agenda besar dalam negeri,termasuk Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak berkontribusi positif dalam mencapai target pembangunan dan melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif.
Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03 persen, dengan inflasi terkendali di angka 1,6 persen, jauh di bawah asumsi 2,8 persen dalam APBN 2024. Program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus berjalan dan memberikan dampak positif.
Kemiskinan ekstrem berhasil ditekan menjadi 0,83 persen, sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 4,91 persen.
Kinerja pengelolaan fiskal juga menunjukkan hasil positif. Defisit anggaran tercatat hanya 2,3 persen dari PDB,lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Pembiayaan utang juga lebih rendah dari target awal. “Mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah,” kata Sri Mulyani pada Selasa (1/7/2025).
Pemerintah juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024.
“Sinergi antara pemerintah, DPR, dan BPK memperkuat tata kelola fiskal,” tuturnya.
Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun 2024 kini diajukan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang.
Menkeu Sri mulyani berharap, “Dengan tata kelola yang kokoh dan berintegritas, APBN diharapkan terus menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.”
