Jakarta – Wacana pembukaan kembali jalur laut untuk pemberangkatan ibadah umrah dan haji mendapat respons dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kemenhub menekankan pentingnya kajian mendalam untuk memastikan keamanan dan kelancaran implementasi rencana yang digulirkan Kementerian Agama (Kemenag) tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menyampaikan bahwa kajian komprehensif diperlukan untuk mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana.
“Untuk itu (rencana kebijakan pemberangkatan ibadah umrah dan haji Indonesia melalui moda transportasi laut) dibutuhkan kajian komprehensif,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Ernita menjelaskan, kajian tersebut mencakup evaluasi kondisi pelabuhan, fasilitas pendukung seperti bea cukai dan imigrasi, serta sistem layanan lainnya.
Selain itu, Kemenhub juga menyoroti keterbatasan armada kapal yang tersedia dan perlunya mempertimbangkan apakah biaya transportasi laut dapat lebih terjangkau dibandingkan jalur udara.
Durasi perjalanan yang lebih lama juga menjadi perhatian penting, karena dapat mempengaruhi kenyamanan jamaah dan menentukan pangsa pasar yang sesuai untuk layanan haji jalur laut.
“Selain itu juga aspek sarananya, terkait kapal yang tersedia saat ini, juga hal ini terkait apakah biaya transportasi terjangkau dan pangsa pasar yang ada karena menggunakan kapal tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama,” ujarnya.
Kemenhub menilai bahwa karakteristik pemberangkatan haji melalui transportasi laut berbeda dengan penerbangan. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Tentunya pangsa pasar haji lewat kapal agak berbeda dengan haji yang menggunakan pesawat,” kata Ernita.
Lebih lanjut, Ernita menegaskan bahwa Kemenhub siap mendukung layanan masyarakat yang mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa transportasi laut memungkinkan jamaah dari negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, untuk mengakses Tanah Suci melalui pelabuhan seperti Jeddah tanpa bergantung sepenuhnya pada penerbangan.
“Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia,” ujar Menag Nasaruddin pada Jumat (11/7/2025).
Menag menambahkan, jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah tersedia, penyelenggaraan haji dan umrah lewat laut dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. “Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” katanya.
