Jakarta – Pemerintah terus berupaya merealisasikan program kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapatkan angin segar dengan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 220.000 unit pada tahun 2025,meningkat signifikan dari alokasi awal 158.301 unit.
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menjelaskan bahwa peningkatan kuota FLPP ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. “BTN sangat mendukung Program Tiga Juta rumah pemerintah, khususnya bagi MBR dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT),” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2025).
Hirwandi menambahkan, BTN menyambut baik langkah ini dan siap mempercepat penyaluran kredit bersubsidi, baik untuk skema konvensional (160.000 unit) maupun syariah (60.000 unit). “Kami telah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan dari sisi supply dan demand, termasuk memperkuat digitalisasi layanan agar masyarakat makin mudah mendapatkan akses KPR subsidi,” imbuhnya.
BTN terus berinovasi melalui aplikasi digital Bale by BTN yang terintegrasi dengan fitur Bale Properti. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mencari hunian, mengajukan KPR konvensional maupun syariah, dan memantau prosesnya secara daring tanpa harus datang ke kantor cabang.Hirwandi menyarankan agar masyarakat tidak menunda pembelian rumah.”Saran kami, jangan menunda membeli rumah. Sekarang lebih mudah dan cepat karena semua layanan BTN bisa diakses secara online,” katanya.Sebelum penyesuaian kuota, alokasi nasional FLPP 2025 adalah 220.000 unit, dengan BTN mendapat porsi 158.301 unit (122.834 unit konvensional dan 35.467 unit syariah). Namun, sejak 23 Juli 2025, kuota nasional dinaikkan menjadi 350.000 unit, dan BTN kini ditargetkan menyalurkan 220.000 unit secara total.
Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah OJK, Yan Syafri, menegaskan bahwa OJK mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai kebijakan, termasuk POJK No.40/2019 yang mempermudah penilaian kualitas aset untuk kredit hingga Rp5 miliar, termasuk KPR subsidi. “OJK mendukung program pembiayaan perumahan nasional, tapi tetap mendorong prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya,” tegas Yan.
BTN juga terus mendorong pembangunan hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kota-kota besar. Hirwandi menegaskan, FLPP juga berlaku untuk rumah susun dan apartemen, namun masyarakat perlu didorong agar terbiasa dengan konsep hunian vertikal seperti yang lazim di negara lain. “kalau semua ingin rumah tapak, lahan pertanian akan tergerus. Pemerintah perlu hadir untuk edukasi publik dan dorong konsep rumah susun,” jelasnya.
Plt Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Edward Abdurrahman, menambahkan bahwa pemerintah mendukung konsep Transit Oriented Progress (TOD) untuk efisiensi lahan dan biaya. Beberapa daerah, seperti Palembang, disebut sudah mulai merespons dengan baik konsep ini. Edward memungkasi, “Kami bekerja sama dengan BUMN pemilik lahan strategis dan pemerintah daerah untuk wujudkan hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi dan fasilitas publik.”
