PADANG – Gedung DPRD Sumatera Barat menjadi sasaran aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif mahasiswa se-Sumatera Barat (BEM SB), Senin (4/8). Mereka menyuarakan 12 tuntutan yang meliputi isu daerah dan nasional.
Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB di depan gedung DPRD Sumbar, Ulak Karang, Padang ini, diwarnai orasi dari berbagai perwakilan mahasiswa. Massa aksi yang hadir mengenakan almamater dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat.
koordinator pusat BEM SB, Rifaldi, menyampaikan desakan kepada DPR RI untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses tersebut. “Kami mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset,” tegasnya. Rifaldi menambahkan, pengesahan RKUHP harus ditunda sampai semua poin kontroversial diselesaikan.
Selain itu, BEM SB menolak segala bentuk upaya pengaburan dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit politik. Rifaldi juga menegaskan penolakan terhadap rangkap jabatan di pemerintahan dan mendesak evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG).
“Kami juga menuntut pemerintah dan aparat hukum untuk menindak tegas perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) tanpa izin sesuai dengan UU ketenagakerjaan dan UU keimigrasian dan mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal,” kata Rifaldi.Terkait isu di Sumatera Barat, BEM SB mendesak DPRD Sumbar untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan hidup dan penyerobotan lahan negara yang diduga dilakukan oleh PT. Incasi Raya. mereka juga menolak aktivitas deforestasi dan pertambangan ilegal.
Rifaldi menambahkan,”DPRD Sumbar juga meninjau langsung pembangunan pasca bencana alam banjir bandang Tanah datar.Sekaligus pula melakukan audit anggaran bantuan banjir bandang tersebut.”
BEM SB juga mendesak pencabutan izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai cacat dan peninjauan lingkungan di Sipora, Mentawai, termasuk perizinan dan potensi dampaknya. Mereka juga meminta DPRD Sumbar untuk melaksanakan audiensi terbuka dengan masyarakat serta memberikan solusi untuk permasalahan bendungan di Ombilin Danau Singkarak dan PLTU Ombilin.
“mereka menuntut DPRD Sumbar untuk hadir serta meninjau kembali permasalahan di Padang sarai, Padang untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di Sumbar,” kata Rifaldi.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menemui langsung para pengunjuk rasa. Setelah mendengarkan tuntutan dan berdialog, Muhidi berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. “Semua tuntutan para mahasiswa sudah kami dengar dan terima dan akan segera kami tindaklanjuti secara kelembagaan DPRD,” tegas Muhidi.
