Jakarta – Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan sistem gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil negara (ASN). Tujuannya adalah menyederhanakan komponen penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Kementerian Keuangan (kemenkeu) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PANRB) sedang membahas desain teknis penerapan sistem single salary.
Direktur Anggaran bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, menyatakan sistem single salary merupakan upaya pemerintah memberikan hak penghasilan ASN secara penuh dan transparan.
“Single salary ini salah satu cara pemerintah dalam penggajian agar sesuai dengan yang diterima dan menjadi hak pegawainya,” kata Tri di Jakarta, Minggu (12/10/2025).
Penerapan single salary juga akan menyederhanakan berbagai tunjangan yang selama ini terpisah dari gaji ASN.
“Pada prinsipnya, kita ingin semuanya single salary, lebih satu kesatuan penghasilan,” ujar Tri.
Terkait kenaikan gaji ASN,Tri menyebut belum ada keputusan resmi untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah akan mempertimbangkan prioritas APBN dalam menentukan kebijakan tersebut.
“Semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung dari prioritas pemerintah saat ini.Jika kenaikan gaji menjadi prioritas, saya yakin akan diperhitungkan,” ungkapnya.
Namun, Tri menambahkan, “Kalau kita bicara di tahun 2026, di nota keuangan belum kelihatan terkait kenaikan gaji itu.”
