Surabaya – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Pasal 90A oleh pemerintah.
Dukungan ini diwujudkan melalui penandatanganan berita acara kerja sama yang berlangsung pada Sabtu (1/11/2025).
Ketua DPW APBMI Sumbar, M. Tauhid, menjelaskan bahwa penandatanganan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus barang dan logistik, serta mewujudkan persaingan yang sehat di pelabuhan.
“Penandatanganan berita acara kerja sama antara DPW APBMI Sumbar dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) disaksikan oleh Wakil Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur, dan general Manager Pelindo Regional 2 teluk Bayur,” ujar M. Tauhid di Hotel Wyndham Surabaya, Sabtu (1/11/2025).
Tauhid menambahkan, BUP yang beroperasi pada dermaga multipurpose berdasarkan UU 66 Tahun 2024 Pasal 90A, wajib bekerja sama dengan perusahaan bongkar muat yang memiliki izin khusus.
“Nota Kesepahaman (MoU) DPW APBMI Sumbar dengan BUP berisi detail mengenai spesifikasi operasional dan kerja sama dermaga multipurpose di Pelabuhan Teluk Bayur,” jelasnya.
Pelindo Regional 2 Teluk Bayur sebagai BUP, menurut Tauhid, perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, terutama DPW APBMI Sumbar, untuk menciptakan ekosistem pelabuhan yang kondusif.
Kerja sama ini mencakup operasional dan penyediaan layanan pelabuhan.
