Padang – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 kepada 101 Badan Publik di Sumbar.
Penghargaan ini diberikan dalam acara meriah di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (18/11) malam.
Ketua Monev KI Sumbar, Mona, menyebutkan bahwa capaian ini meningkat lebih dari 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Monev KI Sumbar tahun ini menghasilkan 101 Badan Publik informatif, sebuah lompatan signifikan yang tidak pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu, KI Sumbar juga memberikan apresiasi kepada 10 Tokoh Keterbukaan Informasi yang dinilai berperan aktif dalam menggerakkan budaya transparansi di Sumatera Barat. Mereka mendapatkan predikat Achievemen Motivation Person (AMP).
Kesepuluh tokoh tersebut adalah: H. Muhidi (Ketua DPRD Provinsi Sumbar), Evi Yandri Rajo budiman (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar), Sawal, Dt. Putiah (ketua Komisi I DPRD Sumbar), Sugeng Arianto (Kepala BPS Sumbar), H.Maigus Nasir (Wakil wali Kota Padang),Arry Yuswandi (Sekda Sumbar),Gusti Candra (Dirut Bank Nagari),alni (Ketua Bawaslu Sumbar),Rina Eka Fatma,dan Almudazir (Ketua Perkumpulan Jurnalis KIP Sumbar).
Dalam kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RS Jiwa HB Sa’Anin meraih peringkat pertama.
Kota Padang berhasil mempertahankan posisinya di peringkat satu kategori Pemkab/Pemko.
Bawaslu Sumbar menempati posisi teratas kategori instansi Vertikal.
Pengadilan Agama Batusangkar tampil sebagai juara 1 kategori Lembaga Yudikatif.
Nagari Air Haji Solsel memimpin kategori Nagari.
SMAN 1 Kecamatan Guguak menjadi yang terbaik di kategori Sekolah.
Politeknik Pertanian Negeri Padang menempati posisi puncak kategori Perguruan Tinggi.
BPS Pasaman Barat memimpin kategori BPS Kabupaten/Kota.
KPU Padang dan Bawaslu Padang Pariaman keluar sebagai peringkat pertama kategori KPU dan Bawaslu kabupaten/kota.
Bawaslu Sumbar juga meraih penghargaan khusus sebagai badan publik yang berhasil meraih PPID Informatif terbanyak pada Monev KI Sumbar 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pondasi penting dalam mewujudkan demokrasi dan pembangunan daerah.
Ketua KI Provinsi Sumbar,Musfi Yendra,menambahkan bahwa keterbukaan informasi bukan semata kewajiban badan publik,tetapi juga kebutuhan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.
