Jakarta – Komisi V DPR RI menyoroti kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait serapan anggaran yang dinilai masih rendah. Sorotan ini muncul dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan, Senin (17/11/2025).
Realisasi keuangan Kemenhub baru mencapai 65,52% per 18 November 2025.Sementara realisasi fisik tercatat 68,75%.
Anggota Komisi V DPR RI menekankan pentingnya peningkatan realisasi anggaran. Hal ini mendesak untuk menekan risiko kecelakaan.
Komisi V DPR RI menilai angka ini menunjukkan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Mereka pun mendorong percepatan serapan anggaran agar target APBN 2025 tercapai.
Selain itu,keselamatan perlintasan kereta api juga menjadi perhatian utama.Perlintasan sebidang disebut sebagai titik rawan kecelakaan.
“Kemenhub harus memastikan sisa anggaran dialokasikan untuk program yang berdampak pada nyawa dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
pembangunan flyover atau underpass di titik rawan kecelakaan didorong agar perlintasan sebidang liar dapat dihapus secara bertahap.
Komisi V DPR RI meminta Kemenhub meningkatkan serapan APBN dengan mempertimbangkan masukan dari anggota dewan.
Dengan penguatan program keselamatan dan percepatan realisasi anggaran, Kemenhub diharapkan mampu memenuhi target APBN 2025. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi nasional.
