Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang dinilai sigap dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya akhir November 2025.
Langkah terukur Pemko disebut mampu meminimalkan dampak bencana dan menjaga keselamatan warga.
Pemko Padang Panjang telah menggelar apel kesiapsiagaan lintas instansi jauh sebelum kejadian. Hal ini sebagai persiapan menghadapi musim hujan dan potensi cuaca ekstrem.
Kesiapsiagaan ini diperkuat dengan sinergi bersama Polres Padang Panjang dan unsur Forkopimda. Pemerintah juga aktif mengimbau masyarakat melalui berbagai media dan sosialisasi langsung ke wilayah rawan longsor.
Masyarakat juga dilibatkan aktif dalam upaya mitigasi bencana. Warga didorong untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air dan daerah aliran sungai, guna mengurangi risiko banjir dan longsor.
Saat bencana terjadi pada Kamis (27/11/2025), Pemko bersama Forkopimda dan instansi terkait langsung bergerak cepat. Prioritas utama adalah evakuasi warga dan pengamanan wilayah terdampak.
Seluruh penanganan terpusat di Posko Tanggap Darurat yang beroperasi 24 jam. Koordinasi lintas sektor dilakukan intensif dari posko ini untuk memastikan setiap kebutuhan lapangan tertangani.
Tim gabungan dari BPBD, TNI–Polri, Damkar, Dinsos, PMI, Basarnas, BNPB, dan relawan bekerja tanpa henti. Mereka melakukan evakuasi, pencarian korban, dan penyaluran bantuan secara terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi perhatian utama. Dapur umum dioperasikan setiap hari, bantuan logistik dan makanan siap saji disalurkan merata ke lokasi pengungsian.
Layanan kesehatan juga disiagakan sejak hari pertama. Tenaga medis memberikan pemeriksaan rutin dan penanganan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat bencana.
Di sektor infrastruktur, Pemko segera membersihkan material longsor dan lumpur. Normalisasi sungai dan pengecekan drainase dilakukan untuk mencegah potensi bencana susulan.
Akses Jembatan Kembar dan sejumlah ruas jalan kini kembali dapat dilalui masyarakat berkat kerja cepat tim teknis. Jalur-jalur vital yang sempat terputus menjadi prioritas penanganan.
Pemulihan akses transportasi ini berdampak langsung pada kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi warga. Mobilitas masyarakat perlahan kembali normal meski penguatan konstruksi lanjutan masih terus dilakukan.
Perhatian besar juga diberikan pada aspek kemanusiaan. Pemko menyediakan hunian sementara yang aman bagi warga terdampak, baik melalui Rusunawa maupun hunian kontrakan yang layak huni.
Selain hunian, Pemko menyalurkan bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga terdampak.Bantuan ini membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
layanan trauma healing diberikan, khususnya kepada anak-anak dan kelompok rentan, guna memulihkan kondisi mental dan emosional warga. Pemulihan psikososial menjadi bagian penting penanganan pascabencana.
Pemko memperpanjang masa tanggap darurat hingga 13 Desember 2025 untuk memastikan seluruh kebutuhan warga tertangani dengan baik. Kebijakan ini diambil agar seluruh proses penanganan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Memasuki masa transisi sejak 14 Desember 2025, fokus penanganan diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi.Pemerintah memastikan tahapan pemulihan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat. Pemko menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana relokasi dan pembangunan hunian permanen.
Wali Kota Padang Panjang bersama Anggota DPR RI turut mengawal langsung percepatan penanganan titik-titik vital kepada pemerintah pusat.langkah ini menunjukkan keseriusan Pemko dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Pendataan kerusakan dilakukan secara akurat dan transparan. Data kerusakan infrastruktur, permukiman, pertanian, dan pendidikan menjadi dasar penyusunan program pemulihan yang tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Pemko telah menyampaikan proposal bantuan kepada kementerian dan lembaga terkait guna mendukung pembiayaan pemulihan pascabencana.
Keberhasilan penanganan bencana ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berpihak pada keselamatan masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang membuktikan komitmennya untuk selalu hadir dan bekerja nyata demi memulihkan kehidupan warganya.
