Jeddah – Pengamat Geopolitik dan Pemerintahan, Anton Permana menyoroti adanya pergeseran tajam dalam memahami posisi Polri pasca reformasi dan setelah 10 tahun pemerintahan Jokowi.
Pergeseran ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Kelompok yang pro menginginkan Polri menjadi garda utama negara di bawah kendali Presiden, dengan tujuan memperkuat pemerintahan.
Namun, pihak yang kontra khawatir pemberian kewenangan khusus dan luar biasa akan menjadikan Polri sebagai lembaga super body yang berpotensi melampaui kekuasaan Presiden.
Kekhawatiran ini muncul karena Polri, selain sebagai eksekutor, juga menjadi regulator yang dapat memperkuat diri, membiayai operasional, mempersenjatai, dan membuat aturan sendiri.Hal ini dinilai berbahaya karena rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Anton Permana menilai perbedaan pandangan ini sebagai hal yang wajar.
Ia menekankan pentingnya kedua belah pihak untuk tidak bersikap reaktif dan sakit hati atas perbedaan tersebut.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan kekuatan dalam demokrasi.
