Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan kritik keras terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia menilai langkah ini merugikan citra pemerintah.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat konsultasi dengan DPR RI terkait jaminan sosial.
Purbaya menyoroti lonjakan penghapusan data peserta PBI JK pada Februari 2026 yang mencapai 11 juta orang. Ia menilai operasional program ini tidak dikelola dengan baik.
“Jadi jangan sampai yang sakit begitu mau cuci darah, tiba-tiba enggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol,” ujar Purbaya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini tetap sama. Namun, penonaktifan peserta justru menimbulkan citra negatif.Purbaya mendesak BPJS Kesehatan untuk segera membenahi masalah ini.
Menurutnya, penonaktifan peserta PBI JK harus melalui pertimbangan matang dan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat. Ia mengusulkan jangka waktu 2-3 bulan untuk sosialisasi.
Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan sanggahan jika merasa masih layak menjadi peserta PBI JK.
Purbaya juga menekankan pentingnya ketelitian dan pengukuran yang tepat dalam menentukan jumlah peserta PBI JK.Ia menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan keberlanjutan program JKN.
“jadi masalahnya adalah soal operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,” pungkasnya.
