Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui adanya kesalahan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) BPJS Kesehatan.
Pengakuan ini disampaikan saat rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, jakarta, Senin (9/2).
Data pemerintah menunjukkan ketidaksesuaian antara penerima bantuan dengan kondisi ekonomi.
Tercatat, 54 juta penduduk miskin belum terdata sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Ironisnya,15 juta warga yang tergolong mampu justru menerima bantuan tersebut.
Gus Ipul menjelaskan, data ini berdasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima,” ujarnya.
Kemensos kini menggunakan pendekatan pembagian desil untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JK.
Namun, Gus Ipul mengakui proses verifikasi dan validasi data belum optimal.
Sepanjang 2025, baru sekitar 12 juta kepala keluarga yang datanya dicocokkan, dari total kebutuhan lebih dari 35 juta kepala keluarga.
“Kita masih perlu melakukan cross-check yang jauh lebih luas. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat,” kata Gus Ipul.
Pemerintah telah melakukan pengalihan penerima PBI-JK secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026.
Langkah ini diklaim mampu menekan kesalahan sasaran secara signifikan.
“Sebenarnya, kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil,” pungkas Gus Ipul.
